Solusi Praktis! Bayar Pajak Kendaraan Kini Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Simak Ketentuan dan Batas Waktunya

TotoNews — Kabar gembira datang bagi para pemilik kendaraan bermotor, terutama bagi mereka yang menguasai kendaraan “tangan kedua”. Korlantas Polri baru-baru ini memberikan kelonggaran signifikan terkait prosedur birokrasi yang selama ini dianggap menyulitkan. Kini, masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau pengesahan STNK tahunan tanpa harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dari pemilik sebelumnya.

Masa Transisi Menuju Tertib Administrasi 2027

Langkah progresif ini disampaikan langsung oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Wibowo. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan solusi sementara yang bersifat transisional. Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2027 mendatang, seluruh kendaraan yang beroperasi sudah harus atas nama pemilik yang sebenarnya.

Baca Juga

Beban Pajak Tembus 40 Persen: Mengapa Membeli Mobil Baru di Indonesia Kini Terasa Semakin Berat?

“Kebijakan ini berlaku secara nasional dan hanya untuk tahun 2026 saja. Mulai tahun 2027, seluruh kendaraan wajib melakukan proses balik nama,” ujar Brigjen Wibowo. Inisiatif yang awalnya digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk memangkas hambatan administratif yang sering kali membuat masyarakat enggan memenuhi kewajiban pajaknya.

Inovasi dari Jawa Barat untuk Indonesia

Langkah berani ini sejatinya dipelopori oleh Pemprov Jabar untuk memudahkan akses layanan di Samsat. Terhitung mulai April 2026, masyarakat Jawa Barat sudah bisa menikmati fasilitas ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa langkah ini diambil agar layanan publik menjadi lebih inklusif dan tidak kaku.

“Bagi masyarakat yang ingin membayar pajak, cukup membawa STNK asli dan KTP pihak yang saat ini menguasai atau menggunakan kendaraan tersebut. Kemudahan ini berlaku baik untuk wajib pajak perorangan maupun perusahaan,” jelas Dedi Mulyadi. Harapannya, dengan kemudahan ini, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat drastis karena tidak ada lagi alasan sulitnya meminjam identitas pemilik lama.

Baca Juga

Lelang Moge Harley-Davidson Kejagung: Harga Limit Rp 70 Juta, Simak Detail Pajak ‘Bengkaknya’!

Syarat dan Prosedur Administratif

Meskipun diberikan kelonggaran, Polri tetap mengedepankan aspek legalitas. Secara aturan, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 61 memang mewajibkan penggunaan KTP pemilik sesuai STNK untuk memastikan kepemilikan. Namun, melalui diskresi ini, petugas di lapangan akan tetap melayani dengan syarat administratif tambahan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat:

• Mengisi formulir pernyataan kepemilikan kendaraan secara resmi.
• Mengajukan permohonan blokir untuk data pemilik lama.
• Menandatangani komitmen untuk melakukan proses balik nama kendaraan pada tahun berikutnya (maksimal 2027).

Pemerintah Berikan Keringanan Biaya

Brigjen Wibowo juga menambahkan bahwa bagi masyarakat yang merasa terbebani oleh biaya, saat ini sudah banyak program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. “Jika tahun ini belum sempat karena faktor biaya, meskipun BBNKB II gratis, kami berikan waktu hingga tahun 2027 untuk menyelesaikan proses perpindahan nama tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga

Ledakan Penjualan Global BYD: Ketika Mahalnya BBM Jadi Karpet Merah Bagi Raksasa Listrik China

Kebijakan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merapikan dokumen kepemilikan kendaraan mereka. Dengan data yang akurat, pengawasan kendaraan bermotor dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dapat berjalan beriringan demi pembangunan infrastruktur yang lebih baik.