Misi Besar Satgas Haji Polri: Memutus Mata Rantai Penipuan dan Praktik Haji Ilegal

TotoNews — Langkah tegas diambil Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna memastikan keselamatan dan ketenangan para tamu Allah asal Indonesia. Melalui pembentukan Satgas Haji yang berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Polri resmi mengibarkan bendera perang terhadap segala bentuk praktik haji ilegal yang kerap merugikan masyarakat.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa keberadaan Satgas Haji ini menjadi garda terdepan dalam melindungi jemaah dari jeratan sindikat nakal. Fokus utama mereka sangat jelas: memberantas praktik keberangkatan non-prosedural, membongkar jaringan travel bodong, serta menjamin keamanan dan ketertiban selama proses penyelenggaraan ibadah berlangsung.

Strategi Berlapis Melawan Mafia Travel

Dalam keterangannya pada Rabu (15/4/2026), Irjen Johnny memaparkan bahwa Satgas Haji akan bergerak dengan tiga pilar utama: preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan ini dirancang untuk menutup celah bagi para pelaku kriminal yang mencoba memanfaatkan antusiasme tinggi masyarakat untuk berhaji.

Baca Juga

Diplomasi Panas Berlin: Kanselir Merz Desak Israel Hentikan Agresi di Lebanon dan Hindari Aneksasi Tepi Barat

• Edukasi dan Literasi (Preemtif): Polri akan bersinergi dengan Kementerian Agama dan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi masif. Tujuannya adalah membekali masyarakat dengan pemahaman tentang jalur resmi dan bahaya laten menggunakan jasa travel yang tidak terdaftar secara hukum.
• Pengawasan Ketat (Preventif): Tim di lapangan akan melakukan monitoring intensif terhadap biro perjalanan. Fokus radar mereka mencakup deteksi dini paket-paket mencurigakan seperti tawaran ‘haji tanpa antre’ yang sering kali menjadi pintu masuk penipuan jemaah. Selain itu, pengamanan ketat akan dilakukan di titik embarkasi dan debarkasi guna mencegah penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukannya.
• Penegakan Hukum Tanpa Kompromi (Represif): Bagi mereka yang nekat melanggar, Polri tidak akan segan melakukan penyidikan mendalam, penangkapan pelaku, hingga penyitaan barang bukti terkait pemalsuan dokumen maupun penggelapan dana jemaah.

Landasan Hukum dan Tantangan di Lapangan

Polri memayungi operasi ini dengan payung hukum yang kuat, yakni UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta pasal-pasal penipuan dalam KUHP. Langkah ini dirasa krusial mengingat kompleksitas masalah yang ada, mulai dari minimnya literasi haji di pelosok daerah hingga keberadaan sindikat lintas negara yang menyalahgunakan visa non-haji.

Baca Juga

Perkuat Operasional Satgas, BPA Serahkan Aset Rampasan Koruptor di Jakarta Selatan ke Jampidsus

“Ketidakseimbangan antara kuota haji yang terbatas dengan minat masyarakat yang sangat tinggi sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari proses administrasi di tanah air hingga pengawasan di bandara Arab Saudi,” pungkas Irjen Johnny.

Kehadiran Satgas Haji diharapkan menjadi angin segar bagi calon jemaah Indonesia. Dengan pengawasan ketat dari Polri, impian untuk beribadah dengan tenang tanpa bayang-bayang penipuan kini mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih nyata.