Willy Aditya Tegaskan Urgensi Pembahasan RUU BPIP di Komisi XIII DPR demi Sinergi Kebijakan

TotoNews — Dinamika legislasi di Gedung Parlemen kini tengah memasuki babak baru seiring dengan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, secara terbuka menyatakan keinginannya agar proses penggodokan aturan tersebut dilakukan sepenuhnya di bawah naungan Komisi XIII.

Menanti Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah

Dalam pertemuan penting yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026), Willy Aditya membeberkan perkembangan terkini terkait regulasi ideologi tersebut. Saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Willy mengungkapkan bahwa pihak legislatif saat ini sedang dalam posisi menunggu respon dari eksekutif.

“Ibu dan Bapak sekalian, kita sedang dalam tahap persiapan untuk membedah Rancangan Undang-Undang BPIP. Saat ini, posisi kami adalah menanti Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang dikirimkan oleh pemerintah,” ujar Willy di tengah ruang rapat Komisi XIII DPR RI.

Baca Juga

Sikap Tegas Madrid: Spanyol Desak Uni Eropa Putus Perjanjian Asosiasi dengan Israel

Sinergi Antar-Lembaga: Upaya Membangun ‘Satu Tarikan Napas’

Meskipun pada awalnya draf regulasi ini diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg), Willy memandang ada urgensi khusus mengapa Komisi XIII harus mengambil peran sentral dalam pembahasannya. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan efektivitas tata kelola lembaga dan koordinasi pengawasan.

Willy menekankan bahwa BPIP merupakan mitra kerja strategis bagi Komisi XIII. Dengan membahasnya di komisi yang bersangkutan, diharapkan terjadi keselarasan atau ‘gatuk’ antara arah kebijakan BPIP dengan fungsi pengawasan dewan.

“Kami sudah melakukan diskusi intensif secara internal agar pembahasan ini bisa ditarik ke Komisi XIII. Tujuannya sederhana, agar fokusnya tidak melebar ke mana-mana. BPIP adalah mitra kami, jadi sudah seharusnya kita berada dalam satu frekuensi,” imbuhnya dengan nada persuasif.

Baca Juga

Tragedi Berdarah di Rumbai: Dendam Menantu dan Pelarian Lintas Provinsi Pembunuh Lansia Pekanbaru

Membangun Trajektori yang Jelas

Narasi yang dibangun Willy Aditya bukan tanpa alasan. Ia meyakini bahwa keterlibatan langsung Komisi XIII akan memastikan tujuan dibentuknya RUU tersebut dapat tercapai dengan lebih presisi. Ia menginginkan adanya kesinambungan yang ia istilahkan sebagai ‘satu tarikan napas’ antara strategi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pengawasan parlemen.

“Kita ingin ada koneksi yang kuat antara apa yang menjadi trajektori BPIP dengan mitra kerjanya sendiri. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar selaras dan tidak tumpang tindih,” jelas Willy menutup penjelasannya.

Hingga saat ini, suasana di Komisi XIII masih tampak dinamis. Para anggota dewan terlihat antusias mengajukan berbagai pertanyaan kritis dan masukan kepada jajaran pimpinan BPIP guna memperkaya perspektif sebelum memasuki tahapan legislasi yang lebih teknis.

Baca Juga

Harmoni Paskah 2026 di Bumi Sriwijaya: Sinergi Polda Sumsel dan TNI Raih Apresiasi Luas Tokoh Agama