Beban Finansial Kesehatan: OJK Soroti Dana Rp 175 Triliun yang Masih Keluar dari Kantong Pribadi Warga

TotoNews — Fenomena masyarakat yang harus merogoh kocek dalam-dalam demi mendapatkan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total pengeluaran kesehatan yang dibayarkan secara mandiri atau out of pocket oleh warga mencapai angka fantastis, yakni Rp 175 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa porsi masyarakat yang belum terproteksi secara optimal oleh program jaminan kesehatan—baik BPJS maupun asuransi kesehatan komersial—masih berada di angka 28,8% dari total belanja kesehatan nasional.

Menekan Beban Mandiri Melalui Efisiensi Asuransi

Ogi menekankan bahwa tingginya angka pembayaran mandiri ini mencerminkan masih rendahnya pemanfaatan produk asuransi yang bersifat memproteksi risiko finansial akibat sakit. Saat ini, kontribusi asuransi kesehatan komersial baru menyentuh angka 5% terhadap total belanja kesehatan secara nasional.

Baca Juga

Gibran Bongkar Siasat Gelap ‘Trade Misinvoicing’: Triliunan Devisa RI Bocor ke Luar Negeri

“Angka 28,8% atau sekitar Rp 175 triliun itu sangat besar. Inilah yang ingin kita turunkan. Kami sedang berupaya menggeser pola ini agar masyarakat lebih memanfaatkan produk asuransi agar beban finansial saat terjadi risiko kesehatan tidak langsung memukul tabungan pribadi,” ujar Ogi dalam keterangannya di Jakarta.

Demi mewujudkan rencana tersebut, OJK kini tengah menjalin kerja sama intensif dengan Kementerian Kesehatan. Fokus utamanya adalah memperbaiki efisiensi layanan dan memperluas manfaat produk agar lebih relevan dan menarik di mata masyarakat. Publik diharapkan tidak lagi sekadar membandingkan untung rugi secara instan, melainkan melihat asuransi sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang lebih terjamin prosesnya.

Proteksi Menyeluruh Hingga ke Sektor Perumahan

Selain sektor kesehatan, OJK juga tengah menyiapkan skema perlindungan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah. Mengingat tenor pembiayaan rumah rakyat bisa mencapai 20 tahun, OJK menilai diperlukannya mitigasi risiko yang komprehensif bagi para debitur.

Baca Juga

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Selama 60 Hari demi Redam Dampak Lonjakan Harga Avtur

Beberapa risiko yang menjadi perhatian antara lain risiko meninggal dunia, hingga potensi kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, dan banjir. Oleh karena itu, penguatan pada sektor asuransi properti menjadi krusial dalam ekosistem pembiayaan perumahan ini.

Mengenai skema premi, OJK masih dalam tahap pembahasan mengenai kemungkinan pemberian subsidi dari pemerintah atau menggunakan skema blended (pendanaan campuran) agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Masalah teknisnya sedang kami godok, apakah preminya akan mendapatkan subsidi atau dilebur dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat agar lebih efisien,” pungkas Ogi, menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.