PBB Tegaskan Selat Hormuz Jalur Bebas, Rencana Blokade AS dan Iran Tabrak Hukum Internasional

TotoNews — Di tengah bara konflik yang kian membara di Timur Tengah, otoritas maritim tertinggi dunia akhirnya angkat bicara mengenai masa depan jalur perdagangan energi paling krusial di dunia, Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, melayangkan peringatan keras bahwa tidak ada satu pun negara yang memiliki dasar hukum sah untuk memblokade navigasi kapal di wilayah perairan internasional tersebut.

Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berencana melakukan blokade total terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di London, Dominguez menekankan bahwa prinsip kebebasan navigasi adalah pilar utama yang tidak bisa diganggu gugat oleh ambisi politik atau militer negara mana pun.

Baca Juga

Kedok ‘Anak Pimpinan DPRD’ Terbongkar, Pernikahan Sesama Jenis di Malang Berakhir di Jalur Hukum

Prinsip ‘Transit Internasional’ yang Tak Bisa Ditawar

Dominguez menjelaskan bahwa berdasarkan konvensi internasional, Selat Hormuz merupakan jalur transit global yang wajib menjamin hak lintas damai bagi setiap kapal. “Sesuai dengan tatanan hukum internasional yang berlaku, tidak ada kedaulatan negara yang berhak menghalangi hak lintas damai atau menghambat kebebasan navigasi melalui selat internasional,” tegasnya menanggapi situasi kian genting di konflik timur tengah.

Krisis ini mencapai titik kritis setelah enam pekan berlalu sejak meletusnya perang yang dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Jalur perdagangan yang biasanya sibuk itu kini nyaris lumpuh, menyisakan ketidakpastian bagi ekonomi global yang bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk.

Baca Juga

Tragedi Putaran Balik Pantura Demak: Niat Bantu Seberangkan Mobil, Pak Ogah Tewas Terhantam Truk

Kecaman Terhadap Praktik Pungutan Liar Iran

Selain menyoroti ancaman blokade dari pihak Amerika, Organisasi Maritim Internasional juga memberikan rapor merah bagi otoritas Iran. Diketahui, sejak kendali fisik selat tersebut berada di bawah pengaruh pasukan Iran, Teheran dilaporkan hanya mengizinkan kapal-kapal tertentu untuk melintas melalui rute pesisir mereka.

Laporan yang diterima menunjukkan adanya praktik penarikan biaya atau ‘bea’ bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur tersebut. Dominguez menyebut tindakan ini sebagai preseden yang sangat berbahaya bagi hukum laut internasional. “Mengenakan biaya pada navigasi internasional di perairan transit adalah pelanggaran nyata terhadap hukum kebiasaan internasional yang telah disepakati dunia,” imbuhnya.

Dampak Nyata di Lapangan

Meskipun ancaman blokade dari pihak Donald Trump terus berdengung, Dominguez memperkirakan dampak tambahan secara teknis mungkin tidak akan sedrastis yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz saat ini memang sudah berada di titik terendah sejak perang meletus pada 28 Februari 2026.

Baca Juga

Revolusi Sampah Jawa Barat: Menteri LH Kawal Proyek PSEL Bandung dan Bogor Menuju Energi Terbarukan

“Dengan volume kapal yang sangat minim yang berhasil menembus blokade saat ini, langkah tambahan dari AS mungkin tidak akan terasa secara signifikan di lapangan, namun secara simbolis ini merupakan kemunduran besar bagi diplomasi maritim,” jelas Dominguez. Ia mendesak agar semua pihak segera melakukan deeskalasi guna mengembalikan stabilitas operasional pelayaran seperti sedia kala sebelum krisis kemanusiaan dan ekonomi semakin meluas akibat pelanggaran hukum laut yang terus terjadi.