Potret Belanja Kesehatan RI: Tanpa Asuransi, Warga “Bakar” Uang Rp175 Triliun dari Kantong Sendiri

TotoNews — Bayang-bayang biaya kesehatan yang melambung tinggi tampaknya masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebuah realita pahit terungkap dari data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa kesadaran untuk memiliki asuransi kesehatan masih tergolong rendah, memaksa warga merogoh kocek pribadi dalam jumlah yang sangat fantastis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, membeberkan sebuah fakta mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa porsi belanja kesehatan mandiri atau yang dikenal dengan istilah out of pocket di tanah air mencapai 28,8 persen dari total pengeluaran kesehatan nasional. Jika dikonversi ke dalam nilai mata uang, angka tersebut menembus angka Rp 175 triliun.

Baca Juga

Suku Bunga The Fed Tetap Bertahan, Gejolak Internal Warnai Keputusan FOMC Terbaru

Fenomena Biaya Mandiri yang Membebani

Menurut Ogi, tingginya angka pengeluaran mandiri ini mencerminkan masih besarnya celah dalam sistem perlindungan kesehatan masyarakat. “Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi komersial, jumlahnya masih cukup besar. Mereka membayar langsung menggunakan uang pribadi, dan angka Rp 175 triliun inilah yang ingin kita tekan secara perlahan,” ujar Ogi dalam keterangannya di Jakarta.

Hingga saat ini, penetrasi asuransi komersial di sektor kesehatan nasional baru berkontribusi sekitar 5 persen. Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan beban biaya mandiri yang dipikul masyarakat. OJK menilai perlu ada perbaikan dari sisi efisiensi proses dan peningkatan manfaat produk agar masyarakat lebih tertarik beralih dari skema bayar di tempat ke skema asuransi yang lebih terproteksi.

Baca Juga

Perkuat Struktur dan Modal, BTN Tunjuk Deputi BP BUMN Jadi Wakil Komisaris Utama

Kolaborasi Strategis dan Inovasi Perlindungan

Menyikapi hal tersebut, OJK kini tengah menjalin sinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan formulasi yang tepat. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem asuransi yang lebih efisien dan memiliki nilai tambah yang nyata bagi pemegang polis. Dengan proses yang lebih mudah dan transparansi manfaat, diharapkan masyarakat mulai menyadari bahwa asuransi bukanlah beban, melainkan instrumen mitigasi risiko finansial yang krusial.

Tak hanya di sektor kesehatan, OJK juga memperluas fokusnya pada mitigasi risiko di sektor properti. Dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menekankan pentingnya perlindungan asuransi bagi debitur. Mengingat tenor pembiayaan rumah yang bisa mencapai 20 tahun, berbagai risiko seperti kematian, gempa bumi, kebakaran, hingga banjir menjadi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini.

Baca Juga

Badai PHK Mengintai Indonesia: Alarm Keras Said Iqbal Terkait Dampak Perang Global dan Kebijakan Impor

Menanti Skema Pembiayaan yang Ramah Rakyat

Saat ini, pembahasan mengenai skema premi untuk asuransi properti tersebut masih terus dimatangkan. Ogi menyebutkan beberapa opsi sedang dipertimbangkan, mulai dari subsidi penuh dari pemerintah hingga skema blended finance dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.

“Kami sedang merinci aspek teknisnya, apakah premi tersebut akan ditanggung pemerintah melalui subsidi atau masuk ke dalam paket fasilitas rumah rakyat secara keseluruhan. Yang pasti, mitigasi risiko ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program jangka panjang,” pungkasnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi perbankan selaku penyalur kredit, tetapi juga memberikan ketenangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak.

Baca Juga

Strategi ‘Tukar Guling’ Purbaya Yudhi Sadewa: Ambil Alih PNM demi Cetak Bank Khusus UMKM