Mendiktisaintek Brian Yuliarto Kecam Keras Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Kampus: Tidak Ada Toleransi!

TotoNews — Integritas dunia pendidikan tinggi Indonesia tengah diuji oleh gelombang kasus kekerasan seksual yang mencoreng marwah institusi akademik. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas dan tanpa kompromi.

Bagi Brian, kampus bukan sekadar tempat mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan benteng moral yang seharusnya memberikan rasa aman bagi seluruh penghuninya. "Bagi kami, satu kasus saja sudah terlalu banyak. Kampus seharusnya menjadi ruang yang aman, sehat, berintegritas, dan memuliakan martabat manusia," tegasnya saat memberikan keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).

Daftar Hitam Skandal Kampus: Dari Grup Chat Hingga Guru Besar

Publik belakangan ini dikejutkan oleh rentetan peristiwa kelam yang terjadi hampir bersamaan di beberapa kampus ternama. Fenomena grup chat mesum yang menyeret nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi potret nyata betapa degradasi moral bisa menyusup ke ruang digital mahasiswa.

Baca Juga

Geger Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa FH UI, Kampus Ambil Langkah Tegas

Tak hanya di level mahasiswa, perilaku menyimpang juga menjalar hingga ke tingkat pengajar senior. Brian menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) terhadap mahasiswi asing, serta tindakan asusila yang melibatkan oknum dosen di Universitas Budi Luhur terhadap mahasiswinya. Empat kasus besar dalam satu bulan ini menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan di perguruan tinggi Indonesia.

Langkah Tegas dan Transparansi Tanpa Pandang Bulu

Menghadapi krisis moral ini, Kemendiktisaintek memastikan tidak akan tinggal diam. Brian menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan para Rektor di masing-masing universitas terkait. Fokus utamanya adalah pengusutan tuntas yang transparan dan berpihak pada keadilan bagi korban.

Baca Juga

Refleksi Purnabakti Anwar Usman: 15 Tahun Menjaga Konstitusi di Tengah Badai Tekanan Publik

"Kami mendorong agar setiap kampus menangani laporan secara cepat, transparan, objektif, serta memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban," jelas Brian. Ia juga menggarisbawahi bahwa jabatan mentereng atau prestasi akademik tidak akan menjadi tameng untuk meloloskan pelaku dari jerat hukum maupun sanksi etik.

Sanksi berat, menurut Brian, wajib dijatuhkan tanpa kecuali jika pelanggaran terbukti secara sah. "Jika terbukti, maka harus ada sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak ingin ada toleransi sedikit pun untuk berbagai kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik," imbuhnya dengan nada lugas.

Membangun Karakter, Bukan Sekadar Mencetak Sarjana

Di akhir pernyataannya, Brian menekankan komitmen kementeriannya untuk mengawal setiap kasus hingga tuntas. Ia ingin memastikan bahwa kampus kembali pada fungsinya yang paling mendasar, yakni tempat yang memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga

Trump Semprot NATO dan Sekutu Asia: Sebut ‘Macan Kertas’ hingga Kritik Kurangnya Dukungan Lawan Iran

"Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mencetak manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk individu yang berkarakter, berintegritas, dan menghormati sesama," pungkas Brian. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sebagai tempat penyemaian nilai luhur bangsa.