Benahi Benang Kusut Parkir Jakarta: Kenneth Dorong Digitalisasi Tanah Abang dan Audit Investigatif

TotoNews — Persoalan parkir liar di Jakarta seolah menjadi tantangan abadi yang menuntut keberanian dan inovasi sistemik. Merespons kondisi tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat melakukan pendalaman serius terhadap ekosistem perparkiran di ibu kota, guna mengunci potensi kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Bapenda, hingga sejumlah operator besar seperti PT Karya Utama Perdana dan Best Parking, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melemparkan gagasan segar. Pria yang akrab disapa Bang Kent ini mendesak agar kawasan Tanah Abang dijadikan titik awal revolusi sistem parkir melalui penerapan skema cashless atau non-tunai secara menyeluruh.

Baca Juga

Geram Kena Prank Laporan Palsu, Damkar Semarang Seret Debt Collector Pinjol ke Jalur Hukum

Digitalisasi sebagai Senjata Melawan Parkir Liar

Menurut Kenneth, langkah penataan harus dimulai dari lokasi yang paling sering memicu keresahan publik. Tanah Abang, dengan dinamika aktivitasnya yang tinggi, dianggap sebagai laboratorium yang tepat untuk menguji efektivitas sistem digital dalam memberantas praktik parkir liar yang kian menjamur.

“Jakarta ini luas, namun kita harus punya titik awal yang jelas. Mari kita mulai dari Tanah Abang. Pertanyaannya, beranikah kita menerapkan sistem cashless secara total di sana? Ini hanya soal keberanian mengeksekusi kebijakan,” ujar Kenneth dengan nada optimis dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026).

Ia meyakini bahwa skema transaksi non-tunai akan menciptakan batas tegas antara area parkir legal dan ilegal. Dengan sistem yang terintegrasi, petugas akan jauh lebih mudah mengidentifikasi titik mana yang menyetorkan retribusi ke kas daerah dan mana yang dikelola oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kenneth menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem agar memberikan efek jera yang nyata.

Baca Juga

Gagal Beraksi di Toko Beras Tasikmalaya, Wanita Ini Malah Nekat Lepas Celana Saat Terdesak

Audit Forensik dan Potensi Kebocoran PAD

Selain menata jalanan, Kenneth juga menyoroti manajemen parkir di berbagai pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta. Sebagai seorang Certified Forensic Auditor (CFrA), ia mencium adanya celah penyimpangan dalam pelaporan pendapatan yang diserahkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Transparansi adalah kunci. Kita tidak boleh hanya menerima laporan agregat yang sudah diolah oleh vendor. Harus ada audit investigatif yang menyeluruh, memeriksa data mentah transaksi secara real-time untuk memastikan tidak ada rupiah yang menguap,” tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Ia mengkhawatirkan adanya ketimpangan antara jumlah kendaraan yang masuk dengan laporan pendapatan asli daerah (PAD Jakarta). Sinergi antara legislatif dan eksekutif pun mutlak diperlukan untuk menciptakan iklim pengelolaan parkir yang akuntabel, sehingga kontribusi sektor ini terhadap pembangunan kota bisa meningkat secara signifikan.

Baca Juga

Waspada Penipuan! KPK Beri Penjelasan Tegas Terkait Pencatutan Nama Pimpinan dalam Galang Dana Anak Yatim

Sorotan Tajam Terhadap Layanan Valet dan Legalitas Operator

Tak berhenti di situ, Bang Kent juga menyentil maraknya layanan valet yang sering kali mengorbankan hak pengunjung mal. Ia mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat yang merasa dipaksa menggunakan layanan valet karena area parkir reguler sengaja dikurangi atau dialihkan fungsinya.

“Perlu ada regulasi parkir yang baku mengenai jumlah titik layanan valet. Jangan sampai pengelola mal bertindak sewenang-wenang dan justru membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang tidak perlu hanya demi kenyamanan segelintir pihak,” tambahnya.

Terakhir, aspek legalitas juga menjadi perhatian serius Pansus. Kenneth menyoroti adanya operator parkir yang izin operasionalnya atau Sertifikat Layak Fungsi (SLF)-nya diduga telah kedaluwarsa. Baginya, ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut manajemen risiko dan keselamatan publik. Ia mendesak evaluasi total, bahkan menyarankan pencopotan pejabat yang lalai dalam mengawasi masa berlaku kontrak vendor, demi menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Baca Juga

Transformasi Hukum Nasional: Strategi Besar Kemenimipas dalam Mengawal Implementasi KUHP dan KUHAP Baru

Melalui rangkaian langkah strategis ini, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan sistem hingga Jakarta memiliki manajemen parkir kelas dunia yang transparan, aman, dan menguntungkan bagi seluruh warganya.