Angin Segar Pendidikan Jakarta: Kuota Sekolah Swasta Gratis Bakal Ditambah, Madrasah Kini Masuk Radar

Rizky Ramadhan | Totonews
30 Apr 2026, 22:42 WIB
Angin Segar Pendidikan Jakarta: Kuota Sekolah Swasta Gratis Bakal Ditambah, Madrasah Kini Masuk Radar

TotoNews — Kabar gembira menyelimuti dunia pendidikan di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah membuka pintu lebar-lebar untuk memperluas jangkauan program sekolah swasta gratis. Tidak hanya sekolah umum, perhatian khusus kini mulai diarahkan pada institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, yakni madrasah swasta, guna memastikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta.

Mewujudkan Keadilan Akses Pendidikan

Langkah progresif ini ditegaskan oleh Pramono dalam keterangannya di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa kebijakan strategis ini harus dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.

Baca Juga

Ketegangan Politik: Jusuf Kalla Ungkap Peran Vitalnya di Balik Takhta Jokowi, Projo Pasang Badan

Ketegangan Politik: Jusuf Kalla Ungkap Peran Vitalnya di Balik Takhta Jokowi, Projo Pasang Badan

“Kami berupaya agar kebijakan ini adil bagi semua pihak, termasuk teman-teman di madrasah. Jika ruang fiskal dalam APBD memungkinkan, penambahan kuota sekolah swasta gratis ini tentu akan menjadi prioritas kami ke depan,” ungkap Pramono di hadapan para awak media dan anggota dewan pada Kamis (30/4/2026).

Dukungan Legislatif untuk Madrasah Swasta

Gagasan untuk menyertakan madrasah ke dalam program ini pun mendapat dukungan kuat dari kursi legislatif. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, secara terang-terangan meminta agar Pemprov tidak menganaktirikan madrasah swasta. Menurutnya, siswa yang menempuh pendidikan di madrasah juga merupakan anak-anak Jakarta yang berhak mendapatkan fasilitas serupa dengan sekolah umum lainnya.

Baca Juga

Tragedi Kebakaran di Tanjung Barat: Mengenang Sosok Haerul Saleh, Anggota BPK RI yang Berpulang Terlalu Cepat

Tragedi Kebakaran di Tanjung Barat: Mengenang Sosok Haerul Saleh, Anggota BPK RI yang Berpulang Terlalu Cepat

“Saya mengusulkan kepada jajaran eksekutif agar setelah program ini berjalan lancar, segera disusul dengan program madrasah gratis. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di level lokal,” tegas Subki dalam rapat paripurna.

Skema Anggaran dan Target Pelaksanaan

Hingga saat ini, TotoNews mencatat bahwa Pemprov Jakarta telah menyiapkan dana fantastis sebesar Rp 253,6 miliar. Alokasi ini awalnya diproyeksikan untuk membiayai 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Program ambisius ini rencananya akan mulai diimplementasikan secara efektif pada Juli 2026 mendatang.

Jangkauan program ini tidak main-main, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tujuan utamanya adalah untuk mengisi celah di wilayah-wilayah kelurahan yang hingga kini belum memiliki sekolah negeri, sehingga anak-anak di lingkungan tersebut tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya tinggi.

Baca Juga

Pagi Mencekam di Grogol Petamburan: Apartemen Tanjung Duren Terbakar, 22 Unit Damkar Diterjunkan

Pagi Mencekam di Grogol Petamburan: Apartemen Tanjung Duren Terbakar, 22 Unit Damkar Diterjunkan

Kriteria dan Persyaratan Ketat

Meskipun peluang terbuka lebar, tidak semua sekolah bisa serta-merta bergabung dalam program ini. Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa ada kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan swasta. Hal ini dilakukan agar kebijakan pendidikan Jakarta ini tepat sasaran dan akuntabel.

  • Prioritas Lokasi: Diutamakan bagi sekolah yang berada di kelurahan tanpa sekolah negeri.
  • Legalitas Formal: Wajib memiliki izin pendirian resmi dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid.
  • Integritas Data: Sekolah harus aktif melaporkan data ke Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
  • Kualitas Teruji: Harus memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan.
  • Rekam Jejak: Tercatat sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat selama minimal tiga tahun terakhir secara berturut-turut.

Dengan adanya rencana penambahan kuota ini, harapan masyarakat akan pendidikan berkualitas yang terjangkau semakin nyata. Pemprov Jakarta kini tengah menghitung kembali kapasitas fiskal mereka untuk memastikan bahwa mimpi setiap anak Jakarta untuk bersekolah secara gratis dapat segera terwujud.

Baca Juga

Abadikan Jejak Agresi, Iran Ubah Reruntuhan Universitas Isfahan Menjadi Museum Perang

Abadikan Jejak Agresi, Iran Ubah Reruntuhan Universitas Isfahan Menjadi Museum Perang
Rizky Ramadhan

Rizky Ramadhan

Mantan mekanik yang beralih menjadi jurnalis otomotif. Tulisannya dikenal tajam dalam mengulas performa mesin dan tren kendaraan masa depan di Indonesia.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *