Aksi Damai Petani di DPR: Saat Suara Rakyat Disambut Sentuhan Humanis dan Snack dari Polisi

TotoNews — Suasana di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026) tampak berbeda dari biasanya. Di bawah sengatan matahari yang cukup terik, ratusan topi caping—simbol abadi perjuangan kaum tani—berjajar rapi memenuhi trotoar hingga bahu jalan. Namun, di balik orasi yang menggelora dan tuntutan yang tajam mengenai reforma agraria, ada sebuah pemandangan yang menyejukkan hati: dialog yang cair antara aparat keamanan dan para demonstran melalui gestur sederhana berupa pembagian air mineral dan makanan ringan.

Kehangatan di Tengah Terik Matahari Jakarta

Sekitar pukul 10.48 WIB, gelombang massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) mulai memadati area depan gerbang utama kompleks parlemen. Sebanyak kurang lebih 350 petani dari berbagai daerah datang membawa harapan besar yang dititipkan melalui mobil komando, spanduk raksasa, dan poster-poster yang digambar dengan tangan. Kehadiran mereka bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah penyampaian pesan dari akar rumput yang merasa hak-hak atas tanah mereka masih terombang-ambing.

Di tengah suasana yang memanas akibat cuaca ekstrem Jakarta, aparat dari Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan wajah yang berbeda. Alih-alih memasang barikade yang kaku, para petugas justru terlihat membaur. Dengan senyum yang ramah, mereka membagikan botol-botol air mineral dingin dan kantong-kantong berisi snack kepada para petani yang sedang beristirahat di sela-sela orasi. Aksi simpatik ini seketika mencairkan ketegangan yang biasanya mewarnai setiap demo petani di ibu kota.

Aspirasi di Balik Topi Caping: Mengapa Petani Turun ke Jalan?

Massa aksi yang didominasi oleh pria dan wanita paruh baya dengan caping khasnya tersebut menyuarakan isu yang sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup mereka. Konflik agraria yang tak kunjung usai di berbagai pelosok nusantara menjadi motor penggerak utama kehadiran mereka di Jakarta. Para petani menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencabut serta memblokir izin-izin pertanahan yang dinilai bermasalah dan merugikan rakyat kecil.

Baca Juga

Darurat Keselamatan Perkeretaapian: Menakar Solusi di Balik Rentetan Insiden Perlintasan Sebidang

“Kami datang jauh-jauh hanya ingin kepastian. Kebun kami, kampung kami, jangan dianggap sebagai kawasan hutan yang bisa diambil kapan saja oleh perusahaan besar,” ujar salah satu peserta aksi di tengah riuhnya suara dari pengeras suara. Tuntutan utama mereka mencakup pengeluaran pemukiman dan lahan garapan rakyat dari kawasan hutan, serta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya.

Pendekatan Humanis: Strategi Sejuk Polda Metro Jaya

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, yang memimpin langsung pengamanan di lapangan, menegaskan bahwa pelayanan terhadap massa aksi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Baginya, setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, kehadiran Polri bukan untuk menjadi penghalang, melainkan sebagai pelayan dan pengaman agar aspirasi tersebut sampai dengan cara yang damai.

Baca Juga

Polemik RUU PPRT: Baleg DPR RI Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Agar Tak Mandek

“Polri hadir untuk melayani dan mengamankan masyarakat yang menyampaikan pendapat. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis agar kegiatan berjalan tertib, damai, dan kondusif,” tegas Kombes Reynold saat ditemui di lokasi. Menurutnya, pembagian snack dan minuman adalah bagian dari strategi cooling system untuk menjaga suasana tetap sejuk meski isu yang dibawa cukup berat. Personel di lapangan juga diinstruksikan untuk tetap profesional dan tidak mudah terpancing emosi, demi menjaga marwah demokrasi tetap terjaga dengan baik.

Substansi Tuntutan: Dari UUPA 1960 hingga Keadilan Sosial

Aksi massa kali ini tidak hanya sekadar orasi kosong. Dalam poster-poster yang dibawa, tertulis jelas desakan untuk kembali pada filosofi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Mereka memandang bahwa regulasi tersebut adalah roh dari keadilan pertanahan di Indonesia yang harus ditegakkan kembali secara murni dan konsekuen. Selain itu, penegakan Pasal 33 UUD 1945 menjadi poin krusial yang mereka gaungkan, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca Juga

Drama Sidang ‘Sultan’ Kemnaker: Kubu Irvian Bobby Tantang Balik Rencana Laporan Polisi Istri Noel

Isu redistribusi tanah juga menjadi primadona dalam tuntutan mereka. Para petani berharap pemerintah tidak hanya memberikan sertifikat tanah secara simbolis, tetapi juga menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama kegiatan berlangsung, lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI tetap diatur sedemikian rupa oleh petugas agar tidak terjadi kemacetan total, sehingga hak masyarakat pengguna jalan lainnya tetap terpenuhi.

Menjaga Demokrasi Tetap Bermartabat

Keberhasilan menjaga situasi yang kondusif selama aksi berlangsung mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kerjasama antara massa aksi yang tertib dan kepolisian yang humanis menunjukkan tingkat kematangan berdemokrasi yang semakin baik. Hingga sore hari, ketika massa mulai membubarkan diri secara perlahan, tidak ada gesekan berarti yang terjadi. Sampah-sampah sisa snack dan botol minuman pun tampak dikumpulkan secara swadaya oleh peserta aksi, menunjukkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan fasilitas publik.

Pemandangan harmoni di tengah perjuangan ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam penanganan aksi massa ke depannya. Di mana suara rakyat didengar dengan telinga yang terbuka, dan aparat menjaga dengan hati yang tulus. Karena pada akhirnya, baik petani maupun polisi, adalah bagian dari satu kesatuan bangsa yang merindukan keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Dengan berakhirnya aksi tersebut, para petani kembali ke daerah masing-masing dengan harapan bahwa tuntutan mereka yang telah disampaikan secara elegan di depan gedung wakil rakyat dapat segera membuahkan hasil nyata dalam kebijakan reforma agraria di masa depan.