Antara Kompetensi dan Nepotisme: PDIP Respons Pelantikan Anak Bupati Malang Menjadi Kepala Dinas

TotoNews — Riuh polemik mengenai dugaan nepotisme kembali mencuat ke permukaan setelah Bupati Malang, M Sanusi, secara resmi melantik putra kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Langkah ini memicu perdebatan publik mengenai etika jabatan dan batasan kekuasaan dalam birokrasi daerah.

Tanggapan Tegas dari Internal PDIP

Menanggapi situasi yang menjadi sorotan ini, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, akhirnya angkat bicara. Deddy menekankan bahwa secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk menduduki jabatan publik tertentu. Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa hak tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan mutlak pada mekanisme yang berlaku.

“Siapapun sebenarnya memiliki hak yang sama untuk mengemban suatu jabatan, asalkan seluruh prasyarat administrasi, kecakapan teknis, hingga kematangan mental dan pengetahuan telah terpenuhi melalui prosedur yang sah,” ujar Deddy Sitorus dalam keterangan resminya kepada awak media.

Baca Juga

Ritual Pagi Presiden Prabowo: Menjaga Stamina di Hambalang Sebelum Gembleng Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang

Deddy tidak menampik bahwa kedekatan keluarga antara kepala daerah dan pejabat yang dilantik akan selalu mengundang kecurigaan publik. Ia menyadari bahwa secara etis, sulit bagi pihak Bupati Malang untuk menghindar dari tudingan praktik kronisme.

Audit dan Transparansi Menjadi Kunci

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini menyarankan agar dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan tidak ada aturan yang ditabrak. Menurutnya, sebuah jabatan menjadi bermasalah apabila didapatkan semata-mata karena hubungan kekerabatan atau pemanfaatan kekuasaan secara ilegal.

“Secara etika memang sulit untuk mengelak dari pandangan publik soal nepotisme. Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban publik dan audit yang transparan untuk membuktikan integritas proses tersebut,” tambahnya. Deddy bahkan mempersilakan lembaga berwenang seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN RB untuk turun tangan melakukan verifikasi terhadap proses mutasi di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

Baca Juga

Viral ASN DKI ‘Sulap’ Pelat Merah Jadi Putih ke Puncak, Pramono Anung Beri Teguran Keras

Rangkaian Mutasi Besar di Kabupaten Malang

Perlu diketahui bahwa Ahmad Dzulfikar Nurrahman bukanlah satu-satunya pejabat yang dilantik. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut melibatkan total 447 pejabat, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), administrator, hingga jabatan fungsional.

Selain putra Bupati, beberapa nama lain yang mengisi posisi strategis di antaranya adalah:

• Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP.
• Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
• Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam pidatonya, Bupati M Sanusi menegaskan bahwa langkah mutasi ini merupakan strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih solid. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk benar-benar memegang teguh pakta integritas yang telah diikrarkan.

Baca Juga

Diplomasi Kilat Menlu Iran: Abbas Araghchi Temui Vladimir Putin di Moskow Bahas Stabilitas Kawasan

“Ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan akuntabel,” tegas Sanusi. Meski klaim profesionalisme terus digaungkan, publik kini menanti pembuktian kinerja dari para pejabat baru tersebut, terutama mereka yang berada di bawah bayang-bayang relasi kekuasaan.