Menagih Janji Emansipasi: Lestari Moerdijat Tekankan Kebebasan Berpikir Perempuan Belum Sepenuhnya Terwujud

TotoNews — Semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini bukan sekadar ritual tahunan mengenakan kebaya, melainkan sebuah alarm pengingat bagi emansipasi perempuan yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang menilai bahwa kebebasan berpikir bagi kaum perempuan Indonesia masih sering terbentur oleh realitas yang ada.

Refleksi Kritis di Hari Kartini

Dalam sebuah diskusi daring bertajuk ‘Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, perempuan yang akrab disapa Rerie ini menyoroti masih lebarnya jarak antara cita-cita Kartini dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, untuk mewujudkan nilai-nilai perjuangan sang pahlawan di era modern, diperlukan dukungan kolektif serta komitmen kuat sebagai penentu arah perjalanan bangsa.

Baca Juga

Dentuman Mencekam di Waru: Ledakan PT Great Wall Steel Sidoarjo Sisakan Puing Besi Panas di Rumah Warga

“Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini dapat betul-betul diwujudkan? Saya kira, untuk aspek kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya kita masih jauh dari harapan,” ungkap Rerie secara lugas dalam keterangannya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI dan Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie memandang bahwa makna emansipasi tidak boleh berhenti pada akses mengenyam pendidikan semata. Lebih dari itu, emansipasi harus mampu menjadi jembatan yang mengantarkan perempuan untuk mewujudkan ambisi dan cita-citanya secara bebas dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa setiap momentum Hari Kartini harus menjadi ajang evaluasi untuk memangkas kesenjangan gender yang masih mengakar.

Transformasi Gagasan dari Masa ke Masa

Menilik sisi historis, Wardiman Djojonegoro selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 sekaligus penulis buku Trilogi Kartini, memaparkan bahwa esensi perjuangan Kartini sejatinya sudah bergulir sejak 1915 melalui surat-suratnya yang dikumpulkan oleh Abendanon. Dari hasil penjualan buku surat-surat tersebut, sekolah-sekolah perempuan akhirnya berhasil berdiri di Semarang, Bogor, hingga Yogyakarta.

Baca Juga

Kontroversi di Balik Penyelamatan Pilot Jet Tempur AS: Klaim Kemenangan Trump vs Bantahan Keras Iran

“Dahulu, harkat perempuan diangkat melalui pendirian sekolah. Namun saat ini, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Kualitas hidup perempuan kini ditentukan oleh tingkat partisipasi mereka di berbagai sektor strategis seperti ekonomi, politik, hingga pengembangan sumber daya manusia,” jelas Wardiman.

Kepemimpinan dan Perubahan Pola Pikir

Di sisi lain, Unifah Rosyidi yang menjabat sebagai Ketua Umum PB PGRI, melihat adanya lompatan besar dalam hal kebijakan afirmasi. Ia mencontohkan bagaimana organisasi PGRI kini banyak dipimpin oleh perempuan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, perempuan terbukti mampu menjadi pemimpin yang handal jika diberikan ruang dan kebijakan yang mendukung.

Narasi perjuangan ini juga diperkuat oleh Nyi Tri Yuliyanti Setyasari dari Badan Pusat Wanita Tamansiswa. Ia menceritakan bagaimana Nyi Hadjar Dewantara melanjutkan api perjuangan Kartini dengan melawan kolonialisme melalui jalur pendidikan, bahkan saat sekolah mereka dianggap ilegal oleh penjajah Belanda.

Baca Juga

Skandal Penyiraman Air Keras: TAUD Soroti Cacat Prosedur Saat Andrie Yunus Masih Berjuang Pulih

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred, Retno Pinasti, menyoroti tantangan internal dari sisi psikologis. Ia berpendapat bahwa pola pikir perempuan sendiri terkadang menjadi hambatan untuk melangkah ke jenjang kepemimpinan. Retno berharap kemajuan teknologi informasi dapat menjadi alat bagi perempuan untuk mengakses pengetahuan seluas-luasnya guna mendobrak batasan tersebut.

Linguistik Sebagai Awal Kesetaraan

Sebagai penutup yang menarik, jurnalis senior Usman Kansong menyentuh aspek penggunaan bahasa sebagai basis perjuangan egaliter. Ia menyarankan agar masyarakat lebih terbiasa menggunakan istilah ‘Perempuan’ daripada ‘Wanita’. Hal ini dikarenakan etimologi kata ‘wanita’ dalam bahasa Jawa sering diasosiasikan dengan ‘bisa ditata-tata’, yang cenderung menempatkan posisi perempuan sebagai objek pasif.

Baca Juga

Gencatan Senjata Terkoyak: Serangan Israel di Lebanon Selatan Tewaskan 14 Orang Termasuk Anak-anak

“Dari pemilihan kata-kata yang egaliter itulah, kita memulai langkah nyata menuju kesetaraan yang sesungguhnya,” pungkas Usman.