Mengungkap Fakta di Balik Ribuan Motor Listrik BGN: Penjelasan Dadan Hindayana Soal Anggaran 2025

TotoNews — Gelombang informasi di media sosial kerap kali memicu diskursus publik yang dinamis, terutama jika berkaitan dengan fasilitas negara. Baru-baru ini, perhatian warganet tersita oleh sebuah rekaman video yang memperlihatkan gudang raksasa berisi ribuan unit kendaraan roda dua bertenaga setrum. Motor-motor tersebut tampak mencolok dengan stiker bertuliskan ‘Badan Gizi Nasional Republik Indonesia’.

Dalam narasi yang beredar luas, pembuat konten mengeklaim bahwa terdapat sekitar 70.000 unit motor listrik yang dialokasikan khusus untuk wilayah Jawa Barat. Narasi ini pun memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai peruntukan serta besarnya anggaran negara yang dikucurkan untuk pengadaan tersebut.

Klarifikasi Resmi dari Kepala BGN

Menanggapi keriuhan yang terjadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan simpang siur informasi tersebut. Dadan menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional ini merupakan bagian dari perencanaan strategis untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga

PBB Tegaskan Selat Hormuz Jalur Bebas, Rencana Blokade AS dan Iran Tabrak Hukum Internasional

“Pengadaan armada motor ini sejatinya telah masuk dalam skema anggaran tahun 2025. Fokus utamanya adalah untuk menunjang mobilitas dan operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Dadan dalam keterangan pers yang diterima TotoNews pada Selasa (7/4/2026).

Fakta Angka: Menepis Isu 70 Ribu Unit

Salah satu poin krusial yang diluruskan oleh Dadan adalah mengenai jumlah unit yang tersebar di video viral tersebut. Ia secara tegas membantah angka 70.000 unit yang sempat menghebohkan publik. Menurutnya, data tersebut tidak akurat dan masuk dalam kategori informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Berdasarkan data resmi BGN, realisasi total motor listrik yang diadakan berjumlah 21.801 unit. Angka ini merupakan bagian dari total pesanan sebanyak 25.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Proses pengadaannya pun dilakukan secara transparan dan bertahap, yang telah dimulai sejak Desember 2025 lalu.

Baca Juga

Kabar Gembira! TransJakarta Perluas Jangkauan Rute 9H, Hubungkan Tanah Baru Depok hingga Pasar Minggu

Status Kendaraan dan Administrasi Negara

Meskipun fisik kendaraan sudah mulai terlihat di beberapa lokasi penyimpanan, Dadan memastikan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan ke lapangan. Ada prosedur birokrasi ketat yang harus dilewati sebelum kendaraan tersebut resmi digunakan oleh para personel SPPG.

“Seluruh kendaraan yang telah tersedia saat ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Sebagai aset negara, motor-motor ini wajib dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dilepas untuk operasional,” imbuhnya menjelaskan kerangka legalitas aset tersebut.

Dadan Hindayana berharap agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di jagat maya. Ia menekankan bahwa langkah pengadaan ini adalah upaya nyata pemerintah guna memastikan distribusi gizi di seluruh pelosok Indonesia berjalan efektif dan efisien melalui penguatan infrastruktur pelayanan di tingkat daerah.

Baca Juga

Skandal Jeratan Utang di Satpol PP Bogor: Istri Korban Bongkar Muslihat Atasan yang Gadai SK Demi ‘Urusan Kantor’