Babak Baru Ketegangan Iran-AS: Proposal Selat Hormuz Mentok di Meja Trump

TotoNews — Harapan akan meredanya badai diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya harus tertunda lebih lama. Upaya terbaru untuk mencairkan ketegangan di kawasan strategis Timur Tengah justru berakhir di meja perundingan yang buntu. Presiden Donald Trump dilaporkan tidak puas dengan draf proposal anyar yang diajukan Teheran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia yang kini tengah menjadi pusat tarik-ulur kekuatan global.

Laporan yang dihimpun oleh tim redaksi menyebutkan bahwa Trump telah menerima pemaparan mendalam mengenai poin-poin usulan Iran dalam rapat tertutup di Situation Room Gedung Putih. Inti dari tawaran tersebut adalah kesediaan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, asalkan Washington bersedia mencabut blokade laut yang melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan utama mereka. Namun, bagi sang presiden, kesepakatan itu dinilai masih jauh dari kata ideal.

Baca Juga

Tragedi Pilu di Rokan Hilir: Di Balik Kematian Bocah Malang yang Ternyata Menjadi Korban Kebejatan Kakek Sendiri

Nuklir: Ganjalan Utama yang Tak Tersentuh

Ketidakpuasan Trump bukan tanpa alasan. Para pejabat senior dari kedua belah pihak membisikkan bahwa proposal tersebut sama sekali tidak menyentuh isu sensitif mengenai program nuklir Iran. Sejak awal, Gedung Putih telah mematok standar tinggi: Iran harus menghentikan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade dan merelokasi pasokannya ke luar negeri.

Seorang sumber internal di lingkungan pemerintahan AS menekankan bahwa menyetujui proposal tanpa konsesi nuklir sama saja dengan memberikan kemenangan cuma-cuma bagi Teheran. “Presiden hanya akan menandatangani kesepakatan yang benar-benar menguntungkan rakyat Amerika dan stabilitas dunia,” tegas juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales.

Manuver diplomatik ini awalnya terendus melalui laporan media Axios, yang menyebutkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah menitipkan draf tersebut melalui mediator Pakistan. Iran menawarkan gencatan senjata permanen, namun bersikeras bahwa dialog nuklir baru bisa dimulai jika blokade ekonomi dan militer di laut telah berakhir.

Baca Juga

Skandal Oknum Guru Besar Unpad: Mahasiswi Asing Jadi Korban Pelecehan, Investigasi Satgas PPKS Bergulir

Saling Tuding di Panggung PBB

Di sisi lain, Teheran tak tinggal diam. Melalui forum Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani melontarkan kritik pedas. Ia menuduh Amerika Serikat bertindak layaknya ‘bajak laut modern’ yang menggunakan intimidasi untuk menyita kapal-kapal komersial secara ilegal. Bagi Iran, keamanan di Teluk Persia mustahil terwujud tanpa adanya jaminan kredibel bahwa agresi AS dan Israel tidak akan terulang di masa depan.

“Stabilitas yang langgeng hanya bisa dicapai jika hak kedaulatan Iran dihormati sepenuhnya,” tegas Iravani di hadapan para delegasi internasional. Ia menyayangkan dunia internasional yang hanya fokus pada penguasaan Iran atas Selat Hormuz, namun menutup mata terhadap blokade maritim yang dianggapnya sebagai aksi terorisme ekonomi.

Baca Juga

Membangun Narasi Budaya di Era Digital: Kemenbud Tantang Kreativitas Generasi Muda Lewat Lomba Video ‘Aku dan Budayaku’

Kontroversi Kursi Wakil Presiden NPT

Ketegangan merembet hingga ke urusan administratif internasional. Terpilihnya Iran sebagai salah satu Wakil Presiden dalam konferensi peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) memicu kemarahan delegasi AS. Christopher Yeaw, pejabat Biro Pengendalian Senjata AS, menyebut momen tersebut sebagai sebuah ‘penghinaan’ terhadap kredibilitas konferensi.

Namun, tuduhan tersebut ditangkis telak oleh Reza Najafi, Dubes Iran untuk IAEA. Ia menyebut Amerika Serikat tidak memiliki moral untuk menjadi penentu kepatuhan nuklir, mengingat statusnya sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam sejarah manusia. Perang urat syaraf ini memastikan bahwa jalan menuju perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran masih diselimuti kabut tebal ketidakpastian.