Misi Besar Tri Tito Karnavian di Papua Selatan: Perkuat Peran PKK dan Revitalisasi Posyandu Sebagai Pilar Kesejahteraan

TotoNews — Fokus pembangunan manusia di wilayah paling timur Indonesia kini mendapat perhatian serius, khususnya melalui penguatan fondasi terkecil masyarakat: keluarga. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, baru-baru ini memberikan penekanan mendalam mengenai vitalitas peran PKK dan Posyandu di Provinsi Papua Selatan.

Dalam sebuah seremoni virtual, Tri Tito Karnavian secara resmi melantik Hermina Ewenkos sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Selatan. Momen ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah seruan untuk melakukan langkah nyata di tengah tantangan geografis yang kompleks di wilayah tersebut.

Adaptasi Lokal: Kunci Keberhasilan Program

Tri menegaskan bahwa strategi pembangunan di setiap wilayah tidak bisa dipukul rata. Pendekatan yang digunakan di pulau lain belum tentu efektif jika diterapkan di Papua Selatan. Ia mendorong adanya fleksibilitas dalam merancang program agar selaras dengan kearifan lokal dan kondisi geografis masyarakat setempat.

Baca Juga

Seruan Lantang Paus Leo XIV dari Basilika Santo Petrus: Hentikan Pamer Kekuasaan dan Mesin Perang!

“Dibutuhkan keberanian untuk berinovasi dan melakukan adaptasi. Program yang dirancang harus benar-benar kontekstual dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah yang paling terpencil sekalipun,” ujar Tri dengan nada optimis. Menurutnya, solidaritas sosial dan potensi lokal adalah modal utama yang harus dikelola dengan bijak dalam bingkai pemberdayaan keluarga.

Transformasi Posyandu Menjadi Pusat Layanan Dasar

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah transformasi besar-besaran peran Posyandu. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu:

• Pendidikan dan Kesehatan
• Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
• Urusan Sosial

Namun, tantangan besar masih membentang. Tri mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Provinsi Papua Selatan belum mengajukan permohonan nomor registrasi Posyandu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan agar proses pembinaan dan integrasi program secara nasional dapat berjalan tanpa hambatan.

Baca Juga

Teror di Washington: Penembak Acara Gedung Putih Sengaja Incar Staf Inti Donald Trump

Sinergi Strategis dan Inovasi Berkelanjutan

Sebagai mitra strategis pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2017, PKK memiliki mandat untuk menggerakkan roda pembangunan dari tingkat desa. Tri menghimbau agar kolaborasi lintas perangkat daerah diperkuat, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran di tingkat daerah.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi-inovasi sederhana namun berdampak besar bagi ekonomi rumah tangga, seperti pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan gizi keluarga. Dengan penguatan kapasitas kader dan sinergi sektor yang solid, Papua Selatan diharapkan mampu mencetak keluarga-keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera secara inklusif.

“Amanah ini adalah tanggung jawab strategis untuk membawa pelayanan dasar langsung ke depan pintu rumah masyarakat,” pungkas Tri mengakhiri sambutannya.

Baca Juga

Operasi Senyap di Kebon Jeruk: Polda Metro Jaya Ringkus Pengedar dan Sita Ratusan Gram Sabu